Usulan Pajak UMKM Direvisi, 931 Pelaku Usaha Kuliner di Malang Terbebas dari Kewajiban Pajak

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta  (tengah) memimpin Rapat Paripurna Malang – Kebijakan perpajakan daerah di Kota Malang mengalami pembaruan penting. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui perubahan batas minimal omzet usaha yang dikenakan pajak, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam revisi tersebut, ambang batas …

Usulan Pajak UMKM Direvisi, 931 Pelaku Usaha Kuliner di Malang Terbebas dari Kewajiban Pajak Read More »