Pintumalang.id – Masa tugas DPRD Kota Malang periode 2024-2029 akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena tiga persoalan besar Kota Malang, yaitu masalah pasar, banjir, dan kemacetan, belum bisa diselesaikan selama masa jabatannya.
Dalam evaluasi tahunan yang dilakukan hingga tahun kelima, Made mengakui bahwa ketiga masalah tersebut masih menjadi tantangan besar bagi Kota Malang. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab atas hal ini tidak hanya berada pada eksekutif, tetapi juga DPRD sebagai lembaga legislatif.
“Kami tidak bisa sepenuhnya menyalahkan eksekutif, karena kami juga bertanggung jawab penuh. Kami mohon maaf kepada masyarakat karena masalah Pasar Besar, Pasar Gadang, dan Pasar Blimbing belum terselesaikan. Begitu juga banjir dan kemacetan yang terus menjadi persoalan,” kata Made, yang akrab disapa oleh masyarakat.
Made berharap agar pemimpin Kota Malang yang akan datang dapat menjadi sosok yang mampu menyelesaikan ketiga permasalahan besar ini. Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD terpilih dalam mengawal dan mendukung upaya tersebut.
“Jadi masyarakat sudah menilai kami, dan banyak anggota dewan yang terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Itu artinya masyarakat mengakui kinerja DPRD Kota Malang,” tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang di bawah pimpinan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, terus berupaya mencari solusi atas persoalan tiga pasar yang masih belum tuntas. Beberapa langkah sudah disiapkan, termasuk rencana revitalisasi Pasar Besar.
“Untuk Pasar Induk Gadang, kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Timur. Salah satu rencananya adalah memanfaatkan Terminal Hamid Rusdi untuk kegiatan berjualan. Pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang jalan akan dipindahkan ke terminal tersebut,” terang Wahyu Hidayat.
Wahyu juga menambahkan bahwa untuk Pasar Blimbing, sudah ada pertemuan dengan pihak terkait serta perjanjian kerja sama yang telah dibuat, dengan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan.
Selain itu, terkait masalah banjir, Wahyu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang telah membangun bozem, merenovasi drainase, serta menyusun master plan drainase untuk menanggulangi banjir di kota tersebut.
Sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, Wahyu menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan program Buy The Service (BTS) bagi pengemudi angkot di Kota Malang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan kota dengan menyediakan fasilitas seperti AC dan Wi-Fi, serta mengatur rute angkot yang lebih terarah menuju lokasi-lokasi penting seperti pasar, kantor, sekolah, dan kampus.
Dengan berbagai upaya yang telah direncanakan, diharapkan permasalahan-permasalahan besar ini dapat segera teratasi demi kenyamanan dan kemajuan Kota Malang. (Tya)
