PINTUMALANGMEDIA-Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 selesai pada November 2024. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian tepat waktu meski jadwal kedewanan cukup padat.
Untuk mencapai target tersebut, Amithya telah meminta jajaran pimpinan DPRD Kota Malang mengatur jadwal secara efektif, dengan tetap memprioritaskan program-program strategis yang telah disepakati. “Saya sudah meminta masing-masing komisi untuk menyusun jadwal yang efisien, terutama menyoroti program-program prioritas tahun 2025,” ujarnya.
Dalam hal ini, Amithya juga harus menyesuaikan agenda pembahasan APBD dengan dinamika Pilkada. Namun, ia optimis proses penyelesaian Ranperda APBD 2025 bisa rampung menjelang akhir November atau paling lambat setelah Pilkada. Dengan waktu kurang dari dua pekan, ia mendorong percepatan pada semua tahapan pembahasan.
Amithya juga meminta setiap komisi mendalami program prioritas yang tertuang dalam KUA-PPAS. Salah satu program yang menjadi fokus utama adalah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, di mana Kota Malang akan menjadi tuan rumah.
“Porprov adalah prioritas utama karena ini menyangkut nama besar Kota Malang. Saya berharap komisi-komisi mendalami aspek terkait Porprov secara detail, agar persiapannya benar-benar matang,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan kerja sama yang solid, DPRD Kota Malang optimis dapat menyelesaikan Ranperda APBD 2025 tepat waktu, sekaligus memastikan program-program prioritas terlaksana dengan baik. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Malang.
Amithya juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2025. Menurutnya, sinergi yang solid akan mempermudah penyelesaian agenda, terutama untuk memastikan setiap program prioritas memiliki alokasi anggaran yang memadai. “Kami berharap ada komunikasi yang intensif antara dewan dan pemerintah agar pembahasan berjalan lancar tanpa kendala berarti,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa APBD 2025 harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai landasan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Amithya berharap program-program yang diusulkan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kota Malang sekaligus membawa dampak positif yang luas, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.(llk)
