PINTUMALANGMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan sejumlah catatan penting terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Salah satu sorotan utama adalah penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,7 persen, atau sekitar Rp 161 miliar, yang terungkap dalam rapat paripurna rancangan KUA-PPAS Kota Malang tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita, menyampaikan bahwa hampir semua fraksi mencatat penurunan ini sebagai perhatian serius. Penurunan tersebut, menurutnya, terjadi karena realisasi PAD pada tahun sebelumnya tidak mencapai target. “Banyak tadi dari fraksi yang menggarisbawahi soal proyeksi turunnya PAD, yang memang diturunkan dari tahun sebelumnya karena tidak tercapai,” ujarnya pada Jumat (15/11/2024).
Amithya, yang akrab disapa Mia, menekankan pentingnya Pemkot Malang melampirkan hasil studi kelayakan (feasibility study) terkait potensi sumber PAD. Hal ini, menurutnya, bertujuan agar proyeksi PAD lebih realistis dan dapat dijadikan dasar perencanaan yang kuat. “Studi ini akan memastikan apakah target harus diturunkan atau dipertahankan sesuai dengan potensi yang ada,” jelasnya.
Ia juga menyoroti risiko sanksi dari pemerintah pusat apabila PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan MCP KPK, pendapatan yang tidak mencapai SK dapat berujung pada sanksi administratif. “Kami ingin menjaga agar Kota Malang tidak terkena sanksi, karena itu kami meminta dasar yang kuat untuk setiap proyeksi PAD,” tambah Mia.
Selanjutnya, DPRD Kota Malang akan mendalami kebutuhan anggaran setiap perangkat daerah setelah penandatanganan pengesahan KUA-PPAS. Rapat pembahasan secara detail direncanakan dimulai pekan depan, dengan fokus pada alokasi biaya untuk masing-masing sektor. “Kami akan membahas lebih rinci cost untuk penganggaran di tiap perangkat daerah, dan melanjutkan dengan rapat bersama mitra komisi,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan mendukung pembangunan Kota Malang secara berkelanjutan.
Mia juga menambahkan bahwa DPRD Kota Malang akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembahasan anggaran. Ia berharap setiap perangkat daerah dapat memberikan data yang komprehensif dan terukur terkait kebutuhan mereka, sehingga alokasi anggaran dapat tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Malang, baik dalam aspek pelayanan publik, infrastruktur, maupun pengembangan ekonomi,” tutup Mia optimis.(ls)
