PINTUMALANGMEDIA – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data terkait jumlah pengangguran dengan hasil pendataan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menekan angka pengangguran.
Menurut Amithya, data yang dikeluarkan BPS tidak selalu mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya di Kota Malang. Salah satu contohnya adalah pelaku industri kreatif yang bekerja dari rumah, tetapi tetap terhitung sebagai pengangguran dalam data BPS.
“Pendataan yang dilakukan oleh BPS masih menjadi perdebatan karena metode sampling yang digunakan tidak selalu transparan. Karena itu, kami tetap berpegang pada data yang dikeluarkan oleh Pemkot Malang, yang lebih mencerminkan realitas di lapangan,” kata Amithya, yang akrab disapa Mia.
Dia menambahkan, validitas data sangat penting sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Pemkot Malang melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSam) dinilai dapat menjadi sumber data yang lebih akurat karena berbasis by name by address.
“Nantinya, PDKTSam dapat menjadi penguatan untuk berbagai sektor di Kota Malang. Dengan data ini, kami bisa mengetahui siapa saja yang membutuhkan pekerjaan dan bagaimana cara memberdayakannya,” tambahnya.
Selain memperbaiki pendataan, Mia juga mendorong Pemkot Malang untuk terus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, untuk menurunkan angka pengangguran.
“Kolaborasi dengan stakeholder sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sektor swasta dan organisasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam menciptakan peluang kerja,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data terakhir BPS pada Desember 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang mencapai 6,80 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Timur dan nasional yang masing-masing berada di 4,88 persen dan 5,32 persen.
Di sisi lain, data Disporapar Kota Malang mencatat ada sekitar 7.710 pelaku ekonomi kreatif hingga akhir 2023. Namun, Disnaker-PMPTSP belum memiliki data yang rinci mengenai persentase pelaku industri kreatif yang tercatat sebagai pengangguran menurut data BPS. Mia berharap sinkronisasi data dapat memberikan gambaran yang lebih utuh untuk mengatasi permasalahan ini.(ls*)
