Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita
PINTUMALANGMEDIA – DPRD Kota Malang berencana turun langsung untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada pekan depan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.
Menurut Amithya, pengawasan perlu diperketat karena petunjuk teknis pelaksanaan program ini masih belum sepenuhnya turun. Dengan adanya pendampingan dari DPRD, diharapkan alokasi anggaran pendamping bisa diukur dengan lebih baik agar program dapat berjalan secara optimal.
“Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti teknis pelaksanaan, produksi, pemenuhan gizi, serta pengawasan dan pendampingannya harus dilakukan secara cermat,” ujar Amithya, Kamis (9/1).
DPRD Kota Malang memastikan bahwa anggaran pendamping program ini akan dibahas dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025. Selain itu, ada opsi lain berupa dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini.
Untuk mengawal dan mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis, DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) akan membentuk tim koordinasi. Tim ini bertugas memastikan program berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis rencananya dimulai pada 13 Januari hingga 29 Maret 2025, dengan SDN Lowokwaru 3 sebagai sekolah pertama yang menerima manfaat. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa perbekalan makanan akan dikelola oleh Gojek sebagai mitra penyedia layanan.
“Pemilihan SDN Lowokwaru 3 berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. Kami tidak bisa mengusulkan sekolah mana yang harus menerima program ini,” jelas Suwarjana.
Sebelumnya, sekolah ini telah menjalani uji coba program serupa dengan anggaran sekitar Rp 15 ribu hingga Rp 17 ribu per porsi, yang menyediakan menu lengkap seperti telur, sayur, nasi, dan ayam. Namun, pada pelaksanaan tahun ini, anggaran yang dialokasikan hanya Rp 10 ribu per porsi, sehingga masih perlu ditinjau apakah kualitas dan kandungan gizi tetap sesuai standar.
Disdikbud Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis resmi terkait pelaksanaan program ini. Sejauh ini, belum ada informasi mengenai sekolah lain yang akan menerima program serupa, dan belum ada pertanyaan atau keluhan dari sekolah lain terkait distribusi program ini.
“Ini kan anggaran dari APBN, jadi memang pusat yang menentukan. Sampai sekarang semuanya masih kondusif,” pungkas Suwarjana.
DPRD berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekolah di Kota Malang. Ke depan, mereka akan terus mengawal kebijakan ini agar semakin banyak sekolah yang bisa merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.(adv)
