Malang – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2024 menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (23/6). Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, agenda ini menjadi ajang evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam meninjau capaian target anggaran dan pelaksanaan program prioritas daerah.
Beberapa fraksi menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah sektor, serta belum tercapainya target pendapatan daerah secara menyeluruh. Mereka juga meminta kejelasan soal kesiapan infrastruktur dan anggaran menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur yang akan digelar di Kota Malang.
“Fraksi-fraksi memberikan masukan serta meminta kejelasan terkait pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran, agar pemerintah lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya ke depan,” ungkap Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa fluktuasi dalam realisasi pendapatan merupakan hal yang lumrah, terutama mengingat beberapa perubahan kebijakan di tingkat pusat yang berdampak langsung pada potensi pendapatan daerah.
“Memang ada beberapa target yang belum tercapai sepenuhnya, namun sebagian lainnya justru melebihi ekspektasi. Detailnya akan kami sampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh perangkat daerah dan DPRD guna merumuskan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Harapannya, dokumen pertanggungjawaban APBD 2024 dapat diterima seluruh pihak dan menjadi pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan tahun berikutnya.
Dengan pembahasan yang masih berlangsung, DPRD dan Pemkot Malang diharapkan mampu menghadirkan laporan keuangan yang tak hanya formalitas, namun benar-benar mencerminkan kondisi pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat secara nyata.(adv)
