PintuMalang.id – Senin, tanggal 13 Mei 2024 Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang memberikan 78 catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam Rapat Paripurna, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang.
Trio Agus Purwono selaku Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang menyampaikan ada 78 catatan dan rekomendasi yang meliputi berbagai aspek penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota Malang.
Dijelaskan bagaimana tingkat inflasi Kota Malang yang terkendali tapi masih rentan terjadi kenaikan harga sembako, banyaknya kekosongan jabatan,reformasi teknologi perlu dievaluasi, penegakan perda kurang optimal.
Pelayanan penanaman modal perlu dioptimalkan, sektor ekraf masih sebatas narasi tanpa perkembangan pertumbuhan ekonomi, PAD Kota Malang 2023 masih 79 persen, pendapatan pajak jauh dari target, retribusi parkir belum memenuhi target, perbaikan pasar blimbing dan pasar besar perlu segera ditangani. Selain itu Banggar DPRD Kota Malang juga meminta Disporapar Kota Malang untuk bisa mengoptimalkan persiapan Porprov Jatim 2025.
Catatan dan rekomendasi dari Banggar diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi OPD terkait dalam peningkatan layanan masyarakat ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
“Rekomendasi Banggar terkait LKPJ Pj Wali Kota di 2023, banyak hal yang kami soroti. ada 78 catatan di semua OPD serta kegiatan pemerintahan. Semoga bisa menjadi bahan perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyampaikan bahwa perihal yang sudah disampaikan Tim Banggar DPRD Kota Malang menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya.
Penekanan terkait langkah-langkah yang akan kami tentukan akan segera menjadi aveluasi . untuk 78 catatan dan rekomendasi itu akan kami segera kita tindak lanjuti supaya ke depannya semakin baik,” ungkapnya.
(llk)
