Pintumalang.id-Agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Rabu 24 Juli 2024 di Gedung DPRD Kota Malang mendorong dan menekankan agar program program strategis APBD Perubahan 2024 menjadi prioritas. Hal itu disampaikan usai Rapat Paripurna agenda Penyampaian Hasil Pembahasan Banggar terhadap Rancangan KUPA-PPAS APBD 2024. pembahasan rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 berada pada masa krusial akhir jabatan Anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
Beliau juga berharap agar pembahasan rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024 di tingkat Pemprov Jatim bisa cepat selesai dan bisa segera mengkaji evaluasi dari Pemprov Jatim. Sehingga, APBD perubahan 2024 dapat direalisasikan segera dan program program strategis Pemkot Malang berjalan. apabila pelaksanaan APBD perubahan 2024 segera bisa terlaksana, maka Silpa APBD Kota Malang bisa semakin kecil. Bisa dilihat jika , Silpa APBD Kota Malang 2023 mencapai Rp 199 milyar. Di tahun 2024, Silpa APBD Kota Malang diharapkan bisa di bawah angka Rp 100 milyar.
Dia mengakui bahwa tahun 2024 ini akan penuh tantangan. Selain padatnya agenda resmi DPRD, akan ada agenda pilkada yang akan semakin merepotkan DPRD Kota Malang. Dengan demikian bisa jadi penyerapan APBD tkidak bisa optimal dan membengkak di Silpa. Dalam kebijakan anggaran DPRD Kota Malang benar benar mengoreksi alokasi anggaran yang benar dimana apa yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang ada tambahan anggaran besar sampai dengan Rp 11 milyar, ternyata masih banyak hak guru honorer yang belum terpenuhi.
Lalu di Dinas Kesehatan Kota Malang untuk program UHC ditambah Rp 12 milyar. dan di DPUPR-PKP Kota Malang yang disiapkan anggaran insidentil untuk menghadapi musim penghujan. Hingga menunjang anggaran HIPAM di PDAM Kota Malang. “Ini sudah kami kupas betul, agar anggaran yang berpotensi bisa dipolitisasi ini bisa diantisipasi,” tambahnya
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya akan menyesuaikan masa masa krusial akhir jabatan anggota DPRD Kota Malang dalam menuntaskan pembahasan rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 ini. Dan Kami akan menyesuaikan jadwal DPRD, serta kami juga akan menunggu hasil evaluasi (di tingkat Pemprov Jatim) soal rancangan KUPA PPAS ini,” jelasnya
Wahyu mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar pembahasan dan evaluasi di tingkat Pemprov Jatim bisa segera selesai. Dengan demikian, tahapan selanjutnya yakni rancangan APBD perubahan bisa segera dilaksanakan. “Mudah mudahan evaluasi di provinsi bisa cepat turun dan kita langsung gas pol,” tutupnya. (llk)
