DPRD Kota Malang Gelar Rapat kerja Bahas Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Gedung DPRD Kota Malang Ruang Rapat Internal lt.3 (19/08)
Pintu Malang Media – DPRD Kota Malang menggelar rapat kerja membahas implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Internal lantai 3 Gedung DPRD, Selasa (19/8). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS, dan dihadiri perwakilan perangkat daerah lintas sektor.
Sejumlah pejabat Pemkot Malang hadir dalam forum tersebut, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Malang, BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PUPRPKP, serta Bagian Hukum Setda Kota Malang.
Dalam paparannya, Donny Sandito W menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini menghadirkan lembaga pendidikan berasrama yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2.
Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk memberi akses pendidikan akademik, tetapi juga membangun karakter, spiritualitas, serta keterampilan kewirausahaan. Harapannya, anak-anak ini mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan punya masa depan lebih baik,” jelas Donny.
Dalam diskusi, sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi menyampaikan catatan penting terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat. Beberapa isu yang disoroti di antaranya standar sarana-prasarana sekolah, status dan kesejahteraan guru, ketersediaan fasilitas konseling, hingga jaminan keamanan peserta didik.
Menanggapi hal itu, perwakilan Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa masih ada keterbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi guna memperkuat layanan pendukung, termasuk kesehatan, psikologi, dan keamanan bagi siswa.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa forum tersebut bukan dimaksudkan untuk mencari kekurangan, melainkan sebagai wujud dukungan DPRD terhadap program nasional.
Kita menyadari bahwa dalam dua bulan pelaksanaannya masih ada banyak keterbatasan. Tapi kita juga sudah melihat adanya perubahan positif pada anak-anak. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk bergotong royong mencari solusi agar Sekolah Rakyat benar-benar memberi manfaat,” tegas Amithya.
Dalam keterangannya kepada awak media, Amithya juga menekankan pentingnya menghadirkan kegiatan kreatif di lingkungan sekolah agar anak-anak tetap aktif, nyaman, dan termotivasi. Ia menambahkan, dukungan operasional seperti transportasi dan layanan medis sementara juga perlu diprioritaskan sebelum pemerintah pusat menyalurkan bantuan penuh.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun pendidikan yang inklusif bagi keluarga miskin di Kota Malang.
Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang. Ini bukan sekadar program pendidikan, tetapi pintu keluar dari kemiskinan struktural yang selama ini diwariskan antar generasi,” pungkas Amithya.(ADV)
