Pintumalang.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong pemerintah kota untuk lebih serius memprioritaskan transportasi umum, terutama angkutan kota (angkot), yang saat ini dinilai dalam kondisi kritis. Menurut DPRD, angkot di Kota Malang harus kembali menjadi pilihan utama transportasi publik di tengah persaingan dengan transportasi online.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Wanedi, menyatakan bahwa angkot di Kota Malang saat ini ibarat “hidup segan, mati tak mau.” Keberadaannya terpinggirkan oleh maraknya transportasi online yang lebih diminati masyarakat. Ia mengajak Pemkot Malang untuk merancang kebijakan yang lebih efektif demi menyelamatkan masa depan angkot.
“Kebijakan yang ada saat ini, seperti subsidi angkot, dirasa belum cukup optimal. Banyak angkot yang tidak layak jalan justru mendapatkan subsidi, sementara jumlah angkot yang aktif semakin berkurang,” kata Wanedi.
Ia menambahkan bahwa perencanaan masa depan transportasi umum harus menjadi prioritas dalam upaya mengatasi masalah kemacetan di Kota Malang. DPRD berharap Pemkot dapat lebih selektif dalam memberikan bantuan, seperti memfokuskan subsidi pada angkot yang layak jalan atau bahkan memodifikasi armada angkot agar lebih modern dan nyaman.
“Kehidupan para sopir angkot juga harus diperhatikan. Jika terus dibiarkan, mereka akan kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, kami sangat mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi mereka, asalkan sesuai dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Wanedi juga menyambut baik rencana Pemkot Malang untuk melakukan transformasi angkot, termasuk dengan memodifikasi armada dan menggaji para sopir. Ia percaya bahwa langkah ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap angkot, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata atau mendukung UMKM.
“Angkot yang nyaman, lengkap dengan fasilitas seperti AC, bisa menjadi alternatif transportasi yang menarik. Namun, ini memerlukan kajian mendalam dan dukungan anggaran yang cukup dari APBD Kota Malang,” tambahnya.
Selain mendukung transformasi angkot, DPRD juga menekankan pentingnya keseimbangan perhatian antara moda transportasi kecil seperti angkot dan moda transportasi besar atau online. Prinsipnya, semua sektor harus mendapatkan perhatian yang proporsional demi kesejahteraan seluruh pelaku transportasi di Kota Malang.
“Kami mendukung segala upaya yang meningkatkan pendapatan para pengemudi angkot, namun tetap harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Selain itu, Wanedi menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Malang, DPRD, dan para pelaku transportasi dalam proses transformasi ini. Menurutnya, dialog yang intensif dan terbuka akan membantu menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi angkot dan memastikan masa depan transportasi publik di Kota Malang lebih cerah dan berkelanjutan.(l’s)
