Pintumalangmedia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2026 dapat disusun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan optimal. Tujuannya adalah agar bisa mengakomodasi semua persoalan yang ada . penyusunan RKPD 2026 adalah inklusif, nantinya akan diterjemahkan dalam kebijakan berupa program kerja ujar Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita
Menurut Mia , Sapaaan Akrab Ketua DPRD Kota Malang, dalam penyusunan RKPD 2026 membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Supaya agar bisa memetakan permasalahan yang sedang terjadi di Kota Malang. Baik di sisi ekonomi, Lingkungan, sosial dan Budaya. Ketua DPRD Kota Malang Juga merasakan sangat baik jika inklusif diangkat sebagai salah satu titik kerja yang diusung dalam semua program. Sehingga bisa melibatkan seluruh la[isan masyarakat sebagai sasaran dalam suatu kebijakan
Oleh sebab itu, Amithya menegaskan bahwasanya program kerja Pemkot Malang nantiyang akan dikerjakan di 2026 harus bisa mampu menjangkau kebutuhan seluruh warga. Yang artinya mampu menghadirkan keadilan untuk masyarakat.
RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Timur 2025-2026 , Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Saya pikir sudah seharusnya diangkat sehingga semua seluruh masyarakat Kota Malang bisa merasakan bagaimana kebijakan itu hadir di tengah masyarakat ungkap Amythia
Pembahasan RKPD 2026 yang kini telah berjalan di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, dan diharapkan bisa tetap dilanjutkan oleh pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Pembahasan untuk selanjutnya disebutnya menitikberatkan penyesuaian program di dalam RKPD. yang tertuang pada visi-misi kepala daerah terpilih yaitu Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin.
beliau sebagai kepala daerah terpilih juga sudah mempunyai visi misi yang jelas dan kemarin juga ada pembicaraan untuk transisi kepemimpinan,terangnya.
“Sehingga nanti tinggal bagaimana bila kebijakan dibuat, konsep secara garis besar dan secara makro sudah tersusun, tinggal nanti kebijakan secara mikro saja disesuaikan,” tutupnya. (llk)
