Pintu Malang Media

Cara kirim artikel

logo_head1

DPRD Soroti Target PAD Pemkot Malang yang dianggap kurang Realistis

DPRD Soroti Target PAD Pemkot Malang yang dianggap kurang Realistis dalam rapat paripurna di gedung DPRD kota Malang.
DPRD Soroti Target PAD Pemkot Malang yang dianggap kurang Realistis dalam rapat paripurna di gedung DPRD kota Malang.

PintuMalang.id – Selasa, 30 April 2024,  DPRD Kota Malang Menggelar  rapat paripurna di gedung DPRD kota Malang. Dimana dalam rapat kali ini agendanya adalah penyampaian pendapat fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang Tahun Anggaran 2023.

Yang menjadi pembahasan DPRD kota Malang dalam rapat paripurna yaitu lebih menyorot tentang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap tidak realistis.  sebesar Rp 850 miliar, sedangkan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mampu meraup Rp 650 miliar.

Demikian yang disampaikan ketua DPRD kota Malang, I Made Riandiana Kartika, usai rapat paripurna. Sebelumnya, beliau mempunyai target yang ditetapkan Rp 1,150 triliun tetapi kami tidak menyetujuinya.

“Ketika mau menetapkan  Bapenda sudah mempunyai hitungan matang dan bisa mengukur kemampuannya, yaitu  di angka Rp 650 miliar. Dalam konteks ini kita semua tidak menyalahkan Bapenda,” ujar Made.

Terkait hal itu, I Made Riandiana Kartika akan melakukan kajian mengapa target yang tinggi tidak dapat dicapai. Apa yang menjadi salah satu penyebabnya apakah karena ada kesalahan teknis pengalokasian besaran belanja dilakukan sebelum dipastikan berapa besar anggaran yang akan diperoleh.

“Seharusnya pendapatan dulu yang dikejar, lalu baru kemudian pengalokasian besaran belanja. Mungkin selama ini sering terbalik, justru belanjanya dulu yang kelihatan besar sehingga harus ditutup oleh pendapatan sehingga kesannya  dipaksakan. Sehingga tidak mampu mencapai target,” tambah Made.

Terlepas dari hal tersebut, I Made tetap memberikan apresiasi karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besarannya di bawah Rp 200 miliar. Saat ini, SiLPA Kota Malang sebesar Rp 190 miliar. lanjut Made, SiLPA ini harus terus diturunkan agar terlihat sehat, yakni di kisaran Rp 100 miliar – Rp 150 miliar.

“Kalau tidak ada SiLPA justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi . Jika efisiensi berlebihan  SiLPA-nya diatas Rp 200 miliar, maka juga tidak bagus . dan apabila ini terjadi, berarti perencanaan kerjanya tidak efektif,” ujarnya

Dikonfirmasi terpisah, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa sorotan DPRD terkait PAD ini akan menjadi bahan masukan. Dalam menentukan target, menurutnya,  semua ini sebenarnya sudah melalui berbagai kajian.

(adv)

Baca Juga:

Terpopuler

Scroll to Top