PintuMalang.id – Kabar baik datang untuk para pengembang perumahan subsidi. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan mendapatkan penambahan kuota bulan depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Menteri Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta tambahan kuota FLPP kepada Kementerian Keuangan, yang direncanakan akan terealisasi pada September 2024.
Meski demikian, Basuki mengaku bahwa jumlah pastinya masih belum dapat dipastikan, mengingat dana untuk FLPP sepenuhnya tergantung pada alokasi dari Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto, menyebutkan bahwa pihaknya mengajukan tambahan kuota untuk mencapai target yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 229.000 unit. Jika dibandingkan dengan kuota FLPP saat ini yang hanya 166.000 unit, maka tambahan yang diajukan sekitar 63.000 unit.
Kabar penambahan kuota ini disambut baik oleh Ketua DPD Apersi Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, SH. Ia menyatakan bahwa rencana ini membawa kebahagiaan bagi para pengembang, terutama anggota Apersi Jatim yang berjumlah sekitar 700 orang. Makhrus menjelaskan bahwa sejak awal Agustus, kuota di Jawa Timur sudah habis, sehingga penambahan kuota ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus membantu cashflow para pengembang FLPP di daerah tersebut.
“Rencana penambahan ini sangat penting, tidak hanya untuk para pengembang, tetapi juga untuk keberlanjutan ekonomi di sektor properti. Banyak sekali industri pendukung properti, seperti bahan bangunan, kontraktor, dan layanan lainnya, yang tergantung pada proyek perumahan subsidi ini. Dengan adanya penambahan kuota, lebih dari 150 industri terkait di Jawa Timur bisa tetap berkembang,” ujar Makhrus.
Lebih lanjut, Makhrus menekankan bahwa para pengembang sangat berharap pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota ini untuk menjaga stabilitas bisnis mereka. “Kami berharap kuota bisa mencapai jumlah unit seperti tahun lalu. Meskipun begitu, kita tidak tahu pasti berapa yang akan diberikan, karena pemerintah tentu memiliki skala prioritasnya. Namun, yang jelas, realisasi segera dari penambahan kuota ini sangat krusial bagi keberlanjutan bisnis para pengembang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan penambahan kuota bisa berdampak serius bagi para pengembang dan masyarakat yang sudah menunggu realisasi hunian subsidi. “Jika kuota tidak segera ditambahkan, banyak pengembang yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk membangun rumah subsidi bisa mengalami kesulitan. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada industri properti secara keseluruhan,” tutup Makhrus.
(llk)
