Pintumalang.id – Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang hari Kamis 25 Juli 2024, DPRD Kota Malang secara resmi menyetujui dan mengesahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Kota Malang tahun anggaran 2024.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Malang serta Pj Wali Kota Malang sudah menyampaikan pandangan akhir terhadap rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 . dan akhirnya DPRD Kota Malang menyetujui, mengesahkan rancangan tersebut.
Ada beberapa alokasi anggaran di OPD Pemkot Malang yang berubah ada yang dikurangi dan juga ditambah dengan menimbang besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kota Malang 2023, sisa gaji ASN menjadi penyumbang Silpa terbesar lantaran tak ada tenaga PPPK di 2023 Sehingga anggaran anggaran kelebihan gaji dibawah 1 persen, semua kami alihkan ungkap Made.
Secara garis besar, rancangan KUPA-PPAS APBD diperinci dalam APBD Perubahan 2024. Made menargetkan APBD Perubahan bisa disahkan pada 9 Agustus 2024 mendatang tujuan supaya penyerapan anggaran APBD Perubahan 2024 bisa dimulai 1 September,” tambahnya
“Jika hasil evaluasi Gubernur turunnya lebih dari 23 Agustus 2024 (akhir masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024), itu Oktober baru bisa penyerapan anggaran,” terangnya
Silpa APBD Kota Malang 2024. masa penyerapan anggaran APBD untuk program program prioritas. “Potensi Silpa harus dikurangi dengan melihat program prioritas yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat. misalnya menyiapkan anggaran insidentil di DPUPR-PKP Kota Malang untuk menghadapi musim penghujan.
Kemudian penambahan anggaran di Satpol PP Kota Malang untuk program penegakan Perda. penambahan anggaran di PDAM Kota Malang untuk HIPAM , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang untuk pemenuhan hak guru honorer. Dinsos, ada penambahan juga alokasi anggaran untuk program pemberdayaan maayarakat. Mulai lansia, perempuan hingga ojol perempuan.
Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan akan ada perubahan alokasi anggaran tiap OPD yang menjadi catatan. PJ WaliKota selanjutnya akan segera memperdetail hal ini melalui APBD Perubahan 2024.
“Insyaallah minggu depan kami garap. Tentu setelah (pengesahan rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 ini) kami laporkan kepada provinsi. Nanti baru pembahasan APBD Perubahan,” Wahyu optimis APBD Perubahan 2024 bisa berlangsung dengan lancar terangnya.
“KUPA-PPAS menjadi dasar kami untuk melakukan pembahasan di APBD Perubahan 2024,” tutup Wahyu.
(llk)
