Dua Bus Trans Jatim tiba di Terminal Hamid Rusdi, kemarin. Ada dua opsi rute untuk koridor dua.
PINTUMALANGMEDIA – Usulan rute koridor dua Bus Trans Jatim di Malang Raya mulai mengerucut. Dari dua opsi yang dibahas, jalur melalui Kecamatan Blimbing dinilai lebih memungkinkan untuk diterapkan. Pertimbangannya berkaitan dengan potensi persinggungan dengan trayek angkutan kota yang sudah eksisting.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, terdapat dua opsi rute yang muncul setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.
”Hasil dari kunjungan kami ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim beberapa waktu lalu ada dua rute yang mengerucut,” kata Dito.
Opsi pertama yakni Terminal Arjosari menuju Terminal Talangagung melalui Kecamatan Blimbing. Dari Terminal Arjosari, bus akan melintasi Jalan Raden Intan, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, kawasan Sulfat, kawasan Madyopuro, kemudian berlanjut menuju Kabupaten Malang.
Sementara opsi kedua melewati Kecamatan Lowokwaru. Rutenya dimulai dari Terminal Arjosari, Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Mayjend Panjaitan (Bethek), Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kajoetangan Heritage, Stasiun Malang, kemudian mengarah ke selatan menuju Terminal Talangagung.
”Tapi yang memungkinkan untuk diterapkan adalah opsi pertama,” ucap Dito.
Salah satu pertimbangannya adalah potensi irisan dengan trayek angkutan kota. Jika melintas melalui Kecamatan Blimbing, Bus Trans Jatim diperkirakan bersinggungan dengan lima trayek angkutan kota. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan opsi melalui Kecamatan Lowokwaru.
”Jika lewat Jalan Soekarno-Hatta akan bersinggungan dengan delapan trayek angkutan kota,” sambung legislator Partai NasDem tersebut.
Padahal, Jalan Soekarno-Hatta memiliki potensi supply dan demand yang cukup tinggi. Kawasan tersebut berada di lingkar kampus sekaligus berdekatan dengan sektor perekonomian dan jasa.
Namun, tingginya potensi irisan dengan trayek angkutan kota membuat jalur tersebut belum menjadi prioritas. Dito menyebut keberlangsungan angkutan kota tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan rute Bus Trans Jatim.
Di sisi lain, legislatif juga terus memantau rencana penyediaan angkutan penghubung atau feeder. Moda tersebut disiapkan untuk menjadi solusi bagi paguyuban angkutan kota sekaligus menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau Bus Trans Jatim.
Berdasarkan informasi sementara, pengadaan feeder bakal dilakukan Pemprov Jatim melalui skema pembiayaan selama 12 bulan. Periode pembiayaan tersebut direncanakan mulai pertengahan 2026 hingga pertengahan 2027.
Kebutuhan anggaran untuk penyediaan feeder diperkirakan berada di kisaran Rp 2 miliar hingga Rp 4 miliar. Setelah itu, operasionalnya bakal dibiayai Pemkot Malang melalui APBD. (adv)
