PINTU MALANG MEDIA – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang terus mendorong percepatan pengembangan multiusaha kehutanan sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema pengembangan multiusaha kehutanan yang digelar di Grand Mercure Malang, Rabu (29/4). Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa pengelolaan hutan perlu dilakukan secara terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, pendekatan multiusaha kehutanan menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan.
“Mulai dari konflik lahan, akses permodalan, hingga pemanfaatan kawasan hutan yang belum optimal, semuanya membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bakorwil berperan sebagai penghubung untuk memastikan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan efektif. Dengan begitu, potensi hutan dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis.
Dalam diskusi tersebut, penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi perhatian penting. KTH dinilai sebagai aktor utama di tingkat tapak yang perlu didukung dari sisi kapasitas maupun akses usaha.
Selain itu, konsep bioekonomi sirkuler juga mulai didorong dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini memungkinkan proses produksi, pengolahan, hingga pemanfaatan limbah berjalan dalam satu sistem yang efisien dan berkelanjutan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, luas perhutanan sosial di Jawa Timur terus meningkat. Namun, kontribusi ekonominya dinilai masih belum maksimal. Karena itu, diperlukan model bisnis kehutanan yang lebih adaptif dan berorientasi pasar.
Bakorwil III Malang juga mendorong penguatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, Perhutani, dan sektor industri untuk membangun ekosistem usaha kehutanan dari hulu hingga hilir.
FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan sinergi multipihak, peningkatan kapasitas masyarakat, digitalisasi pengelolaan hutan, serta dukungan kebijakan yang lebih adaptif.
Melalui langkah tersebut, Bakorwil III Malang optimistis multiusaha kehutanan dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (*)
