PINTUMALANGMEDIA – DPRD Kota Malang menyoroti keluhan wisatawan terkait tarif parkir sebesar Rp25 ribu di kawasan wisata Kayutangan Heritage. Legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir agar tidak merugikan pengunjung dan mencoreng citra pariwisata daerah.
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Rendra Masdrajat Safaat, menilai masih adanya tarif parkir yang dikeluhkan wisatawan menunjukkan pengelolaan parkir di kawasan wisata unggulan tersebut belum berjalan optimal.
“Kayutangan merupakan etalase wisata Kota Malang. Seharusnya mampu memberikan kenyamanan kepada pengunjung, termasuk dalam hal transparansi tarif parkir. Jika ada wisatawan yang mengeluhkan tarif hingga Rp25 ribu, hal ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut citra pariwisata Kota Malang,” ujar Rendra, Selasa (6/5/2026).
Menurutnya, munculnya tarif parkir yang diduga tidak sesuai ketentuan mengindikasikan masih adanya celah dalam pengawasan dan implementasi sistem di lapangan. Karena itu, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan parkir di kawasan Kayutangan Heritage.
“Tarif resmi harus jelas dan diketahui masyarakat. Petugas juga harus menjalankan tugas sesuai aturan. Jika dibiarkan, wisatawan bisa kehilangan kepercayaan untuk berkunjung dan ini tentu merugikan Kota Malang,” katanya.
Rendra meminta Pemkot Malang turun langsung melakukan pengecekan terhadap praktik penarikan retribusi parkir di lapangan. Selain itu, informasi mengenai tarif resmi untuk kendaraan roda dua maupun roda empat harus dipasang pada titik-titik yang mudah terlihat oleh pengunjung.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem parkir yang terintegrasi dan transparan guna memberikan kepastian biaya kepada masyarakat serta meminimalkan potensi penyimpangan.
“Di era digital seperti sekarang, sistem parkir seharusnya sudah bisa memanfaatkan karcis elektronik atau pembayaran melalui QRIS. Semua transaksi tercatat dengan baik, transparan, dan mengurangi potensi penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra mendesak Pemkot melakukan pembenahan dari sisi regulasi, pengawasan, dan sosialisasi kepada petugas maupun masyarakat. Menurutnya, Kayutangan Heritage sebagai salah satu ikon wisata Kota Malang harus tetap menjadi kawasan yang nyaman, tertib, dan ramah bagi wisatawan.
“Perlu langkah konkret agar sistem parkir berjalan sesuai aturan. Jangan sampai persoalan tarif parkir seperti ini terus berulang karena akan merugikan wisatawan sekaligus berdampak pada citra Kota Malang,” tegasnya.
Rendra berharap evaluasi dapat dilakukan secara serius dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan parkir di Kayutangan Heritage menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan pengalaman yang positif bagi setiap pengunjung. (adv)
