Salah satu kondisi rumah yang sedang direnovasi
PINTUMALANGMEDIA.ID– Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih menjadi salah satu andalan pemerintah dalam membantu warga berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Namun, besaran bantuan yang saat ini diterima masyarakat dinilai belum mampu mengimbangi tingginya biaya pembangunan rumah.
Hal itu menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Malang saat melakukan pemantauan terhadap sejumlah penerima BSPS di Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen. Dari hasil peninjauan, ditemukan beberapa penerima bantuan yang masih kesulitan menyelesaikan pembangunan rumahnya meski telah memperoleh dana stimulan dari pemerintah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menjelaskan, kenaikan harga bahan bangunan serta ongkos tenaga kerja menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat penerima program. Kondisi tersebut membuat dana bantuan yang tersedia tidak lagi mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan.
Dalam kunjungan bersama perangkat kelurahan dan pendamping program, pihaknya meninjau lima rumah penerima BSPS di wilayah RW 1. Sebagian besar penerima merupakan keluarga dengan keterbatasan ekonomi sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menambah biaya pembangunan secara mandiri.
Akibatnya, beberapa warga harus mengandalkan dukungan keluarga maupun bantuan gotong royong dari lingkungan sekitar agar proses pembangunan tetap berjalan. Bahkan, terdapat potensi pembangunan terhenti apabila kebutuhan biaya tambahan tidak segera terpenuhi.
Saat ini setiap penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk kebutuhan material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tenaga kerja. Meski demikian, nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil pembangunan rumah di tengah kenaikan harga material konstruksi.
Menurut Bayu, program BSPS tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, diperlukan langkah lanjutan agar tujuan menghadirkan rumah layak huni bagi warga kurang mampu dapat tercapai secara maksimal.
Karena itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memperkuat intervensi melalui skema bantuan pendukung.
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah menjalin kolaborasi lebih erat dengan Baznas Kota Malang guna membantu memenuhi kebutuhan biaya yang belum terakomodasi dalam program BSPS.
Dengan adanya dukungan tambahan tersebut, diharapkan pembangunan rumah warga penerima bantuan dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar kelayakan hunian.
Jangan sampai program yang sudah baik ini terhambat karena kekurangan biaya di lapangan. Perlu ada dukungan tambahan agar masyarakat benar-benar bisa menikmati rumah yang layak dan aman untuk ditempati,” pungkas Bayu. (adv)
