Truk sampah yang terlihat di TPS Buring, mayoritas sudah terlihat berusia tua
PINTUMALANGMEDIA.ID– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengkaji penggunaan mobil dinas berbasis listrik mendapat sorotan DPRD Kota Malang. Kalangan legislatif menilai langkah menuju kendaraan ramah lingkungan patut didukung, namun kebutuhan pelayanan dasar masyarakat harus lebih dahulu menjadi prioritas.
Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah penguatan armada pengangkut sampah. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang hanya memiliki 49 truk sampah yang beroperasi. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan minimal yang mencapai 78 unit.
Dari puluhan armada yang tersedia, empat di antaranya disebut mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penggantian. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi kelancaran pengangkutan sampah di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan rencana transisi kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Namun, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan skala kebutuhan pemerintah saat ini.
Saya sepakat dengan rencana peralihan kendaraan listrik. Tetapi kebutuhan yang lebih mendesak juga harus diperhatikan, terutama penambahan truk sampah,” ujarnya.
Menurut Bayu, layanan persampahan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, penambahan dan peremajaan armada kebersihan dinilai lebih mendesak dibandingkan modernisasi kendaraan dinas.
Politikus dari daerah pemilihan Klojen tersebut juga meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kendaraan operasional. Audit diperlukan untuk memetakan kondisi armada sekaligus menentukan kendaraan yang masih layak dipertahankan maupun yang harus diganti.
Dia mengingatkan agar pengadaan kendaraan tidak dilakukan hanya dengan mempertimbangkan harga pembelian. Sebab, kendaraan baru juga membutuhkan biaya pemeliharaan serta infrastruktur pendukung. Selain itu, pemerintah harus memperhitungkan penyusutan nilai aset dalam jangka panjang.
Karena pertimbangan tersebut, Bayu mendorong Pemkot Malang mempertimbangkan skema sewa kendaraan. Menurutnya, pola sewa dapat memberikan fleksibilitas sekaligus mengurangi beban pengeluaran daerah untuk pembelian dan perawatan aset.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut rencana penggunaan mobil listrik masih berada dalam tahap kajian. Pemkot tidak hanya mempertimbangkan mobil dinas, tetapi juga kendaraan operasional lainnya.
Wahyu mengatakan, kendaraan dinas yang saat ini dimiliki Pemkot Malang dapat dilelang terlebih dahulu. Selanjutnya, kebutuhan kendaraan dapat dipenuhi melalui mekanisme sewa sehingga pengadaan aset baru tidak terlalu membebani keuangan daerah.
Mobil yang ada saat ini bisa dilelang. Kemudian kami menggunakan sistem sewa, sehingga tidak perlu membebani keuangan daerah,” katanya.
Selain pertimbangan efisiensi anggaran, fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan Pemkot Malang dalam mengkaji penggunaan kendaraan listrik. (adv)
