Pintu Malang Media – DPRD Kota Malang bergerak cepat merespons temuan makanan bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga legislatif memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut guna menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa.
Menindaklanjuti hal itu, DPRD berencana memanggil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meminta klarifikasi. Sebelum pemanggilan, DPRD juga akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna membahas pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.
Laporan yang masuk menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pendalaman, terutama terkait manajemen pelayanan dan pengawasan kualitas makanan,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia tersebut.
Ia menilai, dari diagnosis awal, terdapat kemungkinan proses pengawasan atau quality control dalam penyediaan makanan belum berjalan optimal. Hal ini berpotensi menyebabkan standar operasional prosedur tidak dijalankan secara maksimal.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena program MBG menyasar kelompok rentan, khususnya pelajar. Karena itu, aspek keamanan dan kelayakan makanan harus menjadi prioritas utama.
Dalam setiap pelayanan publik, kepentingan masyarakat harus dilindungi dan diutamakan,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan makanan berbelatung pada menu puding yang dibagikan kepada siswa di wilayah Tulusrejo pada awal Maret 2026. Laporan tersebut berasal dari wali murid yang menerima distribusi makanan dari dapur penyedia MBG setempat.
Sebelumnya, laporan serupa juga muncul dari wilayah Dinoyo, di mana makanan MBG diduga dalam kondisi basi. Rangkaian temuan tersebut membuat program MBG di Kota Malang menjadi sorotan berbagai pihak.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD tidak hanya akan meminta penjelasan dari SPPG, tetapi juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi langsung ke dapur penyedia MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses operasional, kebersihan, serta pengawasan makanan berjalan sesuai standar.
DPRD berharap evaluasi menyeluruh dapat segera dilakukan agar tujuan utama program tetap terjaga, yakni menyediakan makanan bergizi yang aman dan layak bagi para penerima manfaat.(adv)
